Rezeki dari Allah, Bukan Presiden: Benar, tapi Dipotong

Belakangan, tiap kali rupiah melemah dan harga-harga merangkak naik, satu jenis unggahan rajin lewat di linimasa. Nadanya tenang, bahkan menyejukkan. Salah satu yang sempat saya simpan kira-kira berbunyi begini: “Alhamdulillah dagangan habis. Segala kemudahan dari Allah. Tidak ada hubungannya rezeki seseorang dengan dolar dan barang-barang naik, karena yang memberi kuasa rezeki itu bukan presiden. Makanya belajar tauhid itu penting.”

Saya tidak akan menyangkal bahwa unggahan ini punya separuh yang indah. Orang berdagang, dagangannya habis, lalu ia bersyukur kepada Allah dan tidak menepuk dada sendiri. Itu sehat. Itu bagus. Persoalannya bukan di rasa syukurnya. Persoalannya ada di satu lompatan yang terjadi di tengah kalimat, antara “rezeki dari Allah” yang benar, menuju “tidak ada hubungannya dengan dolar dan harga” yang ditarik terlalu jauh. Di celah lompatan itu, satu kata penting hilang. Tulisan ini cuma ingin memungut kata yang hilang itu dan memasangnya kembali.

Mulai dari yang Memang Benar

Saya tidak akan berpura-pura lawan bicaranya tidak punya pijakan. Punya, dan kokoh. Allah memang Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Tidak ada satu pun manusia, presiden sekalipun, yang sanggup memberi atau menahan rezeki tanpa izin-Nya. Soal ini Al-Quran tegas:

Sampai di sini, unggahan tadi berdiri di atas tanah yang sah. Meyakini bahwa sumber rezeki adalah Allah, bukan jabatan, bukan kurs, bukan siapa yang sedang berkuasa, itu justru pondasi yang menenangkan hati seorang muslim. Tidak ada yang perlu dibantah dari kalimat “rezeki dari Allah”. Yang perlu diperiksa adalah apa yang ditempelkan setelahnya.

Lompatan yang Terjadi di Tengah Kalimat

Perhatikan jaraknya. Dari premis “Allah yang memberi rezeki” (benar), unggahan itu melompat ke kesimpulan “maka tidak ada hubungannya dengan dolar dan barang naik” (terlalu jauh). Di antara keduanya ada satu kata yang dibuang, dan justru kata itu yang menahan seluruh bangunan: sebab.

Allah memang Musabbib, Pencipta dan Pengatur segala sebab. Tetapi Dia sendiri yang memutuskan menjalankan dunia ini di atas hukum sebab-akibat, yang para ulama sebut sunnatullah. Rezeki turun bukan dengan jatuh begitu saja dari langit ke pangkuan orang yang berdiam diri, melainkan mengalir lewat sebab: lewat tangan yang bekerja, dagangan yang ditawarkan, pasar tempat ia bertemu pembeli, dan ya, lewat harga dan kurs yang menentukan berapa banyak yang tersisa di kantong. Sebab-sebab ini bukan saingan Allah. Ia adalah saluran yang Allah ciptakan sendiri. Dan menariknya, Allah memerintahkan kita menempuh sebab itu dengan kata kerja yang jelas:

“Berjalanlah”, “makanlah”. Itu perintah untuk menempuh sebab, dan tempat berjalannya adalah bumi yang nyata, lengkap dengan pasarnya yang harganya naik-turun. Maka menyatakan “rezeki sama sekali tidak ada hubungannya dengan harga dan kurs” sama janggalnya dengan berkata “kenyang tidak ada hubungannya dengan makan, karena yang mengenyangkan itu Allah, bukan nasi”. Betul, yang mengenyangkan adalah Allah, tapi Dia mengenyangkan lewat nasi. Membuang sebab dari tengah kalimat bukan tauhid yang lebih dalam. Ia justru condong ke jurang jabariyah, yaitu anggapan bahwa manusia sekadar wayang yang ikhtiarnya tak bermakna. Persis seperti badui yang hendak meninggalkan untanya tak terikat sambil berkata “saya bertawakal”, lalu ditegur agar mengikat dulu untanya, baru bertawakal.

Sebab Kedua yang Ikut Dibuang

Lalu datang kalimat pamungkasnya: “yang memberi kuasa rezeki itu bukan presiden.” Sekali lagi, pada level sumber, ini benar. Presiden bukan Ar-Razzaq. Tetapi unggahan itu memakai kebenaran ini untuk menyimpulkan hal lain yang tak otomatis mengikutinya, yaitu bahwa penguasa karena itu tidak memikul tanggung jawab apa pun atas keadaan ekonomi rakyat, sehingga membicarakan kebijakan dianggap tanda kurang tauhid. Di sinilah amputasi kedua terjadi. Sebab Islam justru memberi penguasa sebuah beban yang berat dan jelas:

Kata ra’in di situ berarti penggembala, pengurus, yang bertanggung jawab penuh atas yang digembalakannya. Dan teladan para nabi serta khalifah memperlihatkan persis sikap itu, bukan sikap “ini urusan Allah, bukan urusanku”. Nabi Yusuf menerima amanah mengurus logistik pangan seluruh Mesir, menyusun cadangan untuk tujuh tahun paceklik, mengatur distribusi agar rakyat tidak kelaparan. Itu kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh seorang nabi, bukan urusan yang dianggap menodai tauhidnya. Umar bin Khattab di musim paceklik Ramadah memikul sendiri karung gandum untuk rakyatnya yang lapar, mengawasi harga di pasar, bahkan menahan pelaksanaan satu hukuman karena melihat kondisi yang memaksa. Tidak satu pun dari mereka berkata “rezeki sudah dijamin Allah, untuk apa repot mengurus harga dan pangan”. Mereka tahu bahwa mengurus hajat hidup rakyat itu bagian dari agama, bukan lawannya.

Maka kalimat “bukan urusan presiden” keliru dari dua arah sekaligus: rezeki memang mengalir lewat sebab, dan mengurus sebab-sebab itu, termasuk pangan dan harga, justru termasuk amanah yang dipikul siapa pun yang memegang kuasa.

”Belajar Tauhid Itu Penting” — Justru Setuju

Unggahan tadi ditutup dengan satu ajakan: “makanya belajar tauhid itu penting.” Dan di sinilah, secara tak terduga, saya sepenuhnya setuju. Tauhid memang penting. Pertanyaannya cuma satu: tauhid yang dibaca sampai mana?

Tauhid yang dipenggal berhenti di “Allah Ar-Razzaq”, lalu berhenti. Cukup untuk menghibur orang yang dagangannya laku, dan cukup pula untuk membungkam orang yang sedang kesulitan dan bertanya kenapa hidupnya makin sempit. Sekali sebuah keyakinan dipakai untuk dua hal sekaligus, menenangkan yang nyaman dan mendiamkan yang gelisah, ada yang patut dicurigai dari cara ia dipotong.

Tauhid yang utuh berjalan lebih jauh. Kalau benar hanya Allah yang berkuasa dan hanya Dia sumber segala kebaikan, maka konsekuensinya bukan berhenti pada “ya sudah, terima saja”, melainkan “kalau begitu, hanya aturan-Nya yang layak dijadikan timbangan dalam mengurus hidup, termasuk dalam mengurus rezeki dan hajat umat”. Tauhid yang utuh tidak melahirkan sikap masa bodoh. Ia justru melahirkan kepedulian, karena ia tahu mengurus rakyat adalah amanah yang kelak ditanya, dan menutup mata dari kesulitan orang banyak bukanlah tanda kekuatan iman.

Ini sebenarnya contoh paling sehari-hari dari satu penyakit berpikir yang sudah saya bahas di Membaca Sumber Primer: sebuah kebenaran bisa diubah arahnya hanya dengan memotongnya di tempat yang tepat. Kalimat “rezeki dari Allah” itu benar; kalimat “Allah Ar-Razzaq” itu benar; tapi keduanya disambung melompati konsep sebab dan tanggung jawab, lalu hasilnya dijual sebagai kesimpulan final yang seolah-olah lebih bertauhid. Kalau ditimbang dengan tiga pilar kebenaran, klaim “rezeki tak ada hubungannya dengan kebijakan” itu gugur di pilar fakta sekaligus pilar dalil: faktanya harga memang menggerus daya beli, dan dalilnya sendiri memerintahkan menempuh sebab dan menaruh amanah ri’ayah di pundak penguasa.

Pagar: Meluruskan Bukan Mengajak Marah

Karena topik ini menyentuh dua jurang yang berlawanan, saya harus memasang pagar dengan jelas, dan saya menolak kedua jurang itu.

Jurang pertama adalah yang baru kita bahas: memakai bendera tauhid untuk membuang sebab dan membungkam pertanyaan yang sah. Itu bukan tauhid yang lebih tinggi, itu separuh tauhid yang menidurkan.

Jurang kedua arahnya berkebalikan, dan ada dua bentuknya. Bentuk pertama: terlalu jauh ke seberang sampai mengira rezeki itu murni hasil kerja dan kebijakan semata, lalu melupakan bahwa Allah-lah Sang Pemberi dan keberkahan tak bisa dipaksa dengan kalkulator. Itu pun pincang. Bentuk kedua, dan ini yang lebih perlu saya tegaskan: menjadikan tulisan seperti ini sebagai lisensi untuk membenci, menghasut, atau menumpahkan segala kekesalan pada satu sosok. Itu bukan maksud saya. Membaca dalil secara utuh memang menuntun kita untuk menilai bahwa mengurus hajat rakyat adalah amanah yang boleh dievaluasi. Tapi mengevaluasi kebijakan dengan ilmu dan adab itu satu hal, dan mengubahnya menjadi kebencian, cacian, atau provokasi itu hal lain yang merupakan jurang tersendiri. Bukan tugas saya di sini menjatuhkan vonis kepada pemerintah mana pun. Tugas saya jauh lebih sederhana: meluruskan satu cara membaca dalil yang sedang viral.

Maka letak yang lurus ada di tempat yang memegang ketiganya sekaligus: bersyukur kepada Allah Sang Pemberi rezeki, tetap menempuh sebab dengan sungguh-sungguh dan tidak menyerah, dan tetap waras menilai bahwa mengurus pangan dan harga rakyat adalah amanah yang sah untuk ditanyakan. Tiga sikap itu tidak saling membatalkan. Justru ketiganya hanya bisa berdiri bersama kalau tauhid dibaca sampai habis, bukan dipenggal di kalimat yang paling enak dikutip dan paling cepat dapat banyak suka.