Umar dan Harga Pasar: Saat Tauhid Justru Membuat Penguasa Sibuk Mengurus Rakyat

Di kisah Nabi Yusuf kita melihat seorang nabi sengaja meminta jabatan untuk mengurus gudang pangan satu negeri. Tetapi mungkin ada yang berkata: itu kan nabi, dan itu kisah di dalam Al-Quran, terlalu tinggi untuk dijadikan ukuran. Maka mari turun satu tingkat ke panggung sejarah biasa, ke seorang manusia yang bukan nabi tapi keadilannya diakui kawan dan lawan: Umar bin Khattab. Dan justru di sinilah letak kekuatannya, karena Umar bukan tokoh dongeng, melainkan kepala negara sungguhan yang keputusannya tercatat rapi dalam kitab-kitab sejarah.

Bahkan Nabi pun Tidak Mematok Harga Sembarangan

Mari kita mulai dari sisi yang sering dipakai untuk membungkam. Pada masa Rasulullah ﷺ, harga-harga pernah naik di Madinah. Para sahabat datang meminta, “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga untuk kami.” Beliau menolak, dan menjelaskan bahwa Allah-lah yang menggenggam dan melapangkan, Allah Sang Penentu harga dan Pemberi rezeki, lalu menegaskan beliau tak ingin berjumpa Allah dalam keadaan menzalimi seorang pun dalam urusan darah maupun harta. Riwayat ini ada dalam kitab-kitab sunan dari sahabat Anas bin Malik.

Sampai di sini, orang yang ingin berlepas tangan merasa menemukan amunisi. “Lihat, Nabi saja tidak mau ikut campur harga. Berarti harga itu murni urusan Allah, bukan urusan penguasa. Jadi diam saja, jangan menuntut.” Tapi membaca seperti itu adalah membaca setengah.

Yang ditolak Nabi adalah mematok harga secara paksa dan zalim ketika kenaikan itu datang dari sebab yang wajar, yaitu tarik-menarik pasokan dan permintaan. Memaksa pedagang menjual di bawah harga yang adil justru sebuah kezaliman baru terhadap mereka. Jadi yang dilindungi di situ adalah keadilan, bukan sikap cuci tangan terhadap nasib rakyat. Buktinya, syariat yang sama mengharamkan penimbunan, melarang menghalangi barang masuk pasar, dan memerintahkan penguasa menjamin kebutuhan rakyatnya tetap terpenuhi. Menolak harga zalim sama sekali tidak berarti membiarkan rakyat kelaparan.

Tapi Umar Tidak Pernah Berlepas Tangan

Kalau “harga urusan Allah” berarti penguasa boleh diam, mestinya Umar bin Khattab adalah orang pertama yang berhak bersantai. Ia paham betul akidah ini, ia hidup bersama wahyu yang menurunkannya. Tetapi yang ia lakukan justru sebaliknya.

Pada tahun yang dikenal sebagai Tahun Ramadah (sekitar tahun 18 Hijriah), kemarau panjang melanda Jazirah Arab. Tanah berdebu, ternak mati, manusia kelaparan. Apa yang dilakukan Umar? Ia tidak berkhutbah agar rakyat “lebih bertauhid lalu bersabar di rumah”. Ia turun tangan dengan seluruh perangkat negara:

• Ia menulis surat ke para gubernurnya di daerah yang masih berkecukupan, terutama Amr bin Ash di Mesir, menuntut kiriman bahan pangan dikirim ke Madinah. Konvoi-konvoi gandum dan minyak pun berdatangan untuk dibagikan.
• Ia mendirikan dapur dan titik pembagian makanan, mengurus para pengungsi kelaparan yang berdatangan ke pinggir Madinah.
• Ia ikut merasakan apa yang rakyatnya rasakan. Diriwayatkan ia bersumpah tak akan menyentuh minyak samin dan susu selagi rakyatnya kesulitan, sampai perutnya berbunyi karena hanya makan roti kasar dan minyak. “Bagaimana mungkin aku peduli urusan rakyatku,” katanya, “kalau aku tak ikut merasakan apa yang menimpa mereka.”
• Bahkan diriwayatkan ia menahan pelaksanaan hukuman potong tangan bagi pencurian di masa paceklik itu, karena kebutuhan yang mendesak mengubah keadaan.

Inilah wajah seorang penguasa yang akidahnya lurus. Ia tahu persis siapa Pemberi rezeki:

Ayat yang sama yang hari ini dipakai sebagian orang untuk berkata “santai saja, rezeki sudah dijamin” justru hidup di dada Umar tanpa pernah membuatnya bersantai. Keyakinan bahwa Allah Penjamin rezeki tidak ia jadikan alasan berdiam diri, melainkan landasan untuk bekerja keras menjadi tangan yang menyalurkan jaminan itu kepada rakyat. Sebab ia paham, dirinya akan ditanya:

Andai seekor anak unta mati sia-sia di tepi sungai Eufrat, sungguh aku takut Allah akan menanyaiku tentang kelalaianku terhadapnya.

Kalimat masyhur yang dinisbatkan kepada Umar ini bukan tentang seekor hewan semata. Itu tentang ukuran tanggung jawab seorang pengurus: kalau atas nasib seekor anak unta saja ia merasa akan dihisab, bagaimana mungkin nasib periuk nasi jutaan manusia ia anggap “bukan urusanku”?

Dua Hal yang Tidak Pernah Saling Membatalkan

Perhatikan betapa rapinya dua hal ini berdiri bersama pada diri Umar, padahal hari ini sering dibenturkan seolah harus pilih salah satu.

Di satu sisi, ia tidak menjadi tiran ekonomi yang seenaknya mematok harga dan menzalimi pedagang, karena ia tahu harga punya sebab dan Allah-lah penentu akhirnya. Di sisi lain, ia tidak menjadi penguasa cuci tangan yang berkata “rezeki kan dari Allah, untuk apa aku repot”. Ia menempuh jalan tengah yang justru paling berat: menjaga keadilan pasar sambil mengerahkan negara untuk memastikan pangan benar-benar sampai ke perut rakyat. Itulah ri’ayah, mengurus, yang sudah saya bahas sebagai kata kedua yang hilang dari unggahan “rezeki dari Allah, bukan presiden”.

Ini sekaligus menutup celah berpikir yang keliru. Sebagian orang mengira “menempuh sebab” itu mengurangi tauhid, padahal sebab dan Sang Penyebab berdiri di lapis yang berbeda. Umar menempuh sebab habis-habisan, menulis surat, mengirim konvoi, membuka dapur, justru karena tauhidnya utuh, bukan meskipun begitu. Tauhid yang dibaca sampai habis tidak melahirkan orang yang berpangku tangan, ia melahirkan orang yang paling bertanggung jawab di antara manusia.

Jadi kalau ada yang berkata “harga dan periuk nasi rakyat itu urusan Allah, bukan urusan penguasa”, tanyakan dengan tenang: lalu mengapa Umar, yang akidahnya tak diragukan, justru memperlakukannya sebagai urusan yang paling ia takut diabaikan? Jawabannya cuma satu. Karena dalam Islam, meyakini Allah sebagai Pemberi rezeki dan menjadikan penguasa sebagai pengurus rezeki bukanlah dua hal yang bertabrakan. Yang pertama adalah pondasi keyakinan, yang kedua adalah amanah yang lahir dari keyakinan itu.

Pagar: Teladan, Bukan Amunisi

Seperti pada tulisan-tulisan sebelumnya di seri ini, saya pasang pagar agar kisah agung ini tidak diseret ke tempat yang salah.

Umar di sini saya hadirkan sebagai teladan tentang bagaimana iman, keadilan, dan tanggung jawab bersatu pada seorang pemimpin. Ia bukan saya hadirkan sebagai palu untuk menggebuk sosok tertentu hari ini, bukan pula sebagai jalan pintas untuk menyimpulkan “karena itu penguasa sekarang pasti gagal dan layak dibenci”. Membandingkan kualitas pengurusan suatu masa dengan masa lain memang pekerjaan yang sah, tetapi ia menuntut ilmu, data, dan adab, dan itu bukan maksud tulisan ini. Menyulap kekaguman pada keadilan Umar menjadi bahan bakar kebencian dan tuduhan serampangan hanya akan mengkhianati keadilan Umar itu sendiri.

Maka biarkan kisah ini berdiri sebagai apa adanya: bukti dari sejarah nyata bahwa keimanan yang benar tidak pernah berbuah sikap berdiam diri di hadapan rakyat yang kesulitan. Umar tidak berkata “rezeki sudah dijamin, untuk apa aku repot.” Ia menulis surat ke seberang lautan, ia membuka lumbung, ia menahan lapar bersama rakyatnya, karena ia tahu di pundaknya ada amanah yang akan ditanya. Itulah rupa tauhid yang dibaca sampai habis.